Inkonsistensi Soekarno terhadap Masalah Poligami

Poligami dipastikan akan selalu menjadi masalah yang menimbulkan polemik dari sejak dahulu kala sampai hari kiamat nanti. Banyak pihak yang mengambil sikap kontra di satu sisi dan banyak pula yang mengambil sikap pro, meski dalam kasus Soekarno, terjadi inkonsistensi antara pendapat presiden pertama RI itu dengan kenyataan yang ia alami.

Soekarno sendiri pada awal-awal menjalani masa pergerakan kemerdekaan adalah termasuk tokoh yang gigih menentang praktek poligami. Sebagai aktivis PNI (Partai Nasional Indonesia), Soekarno berdebat keras dengan tokoh-tokoh aktivis Islam diantaranya Mohammad Natsir yang waktu itu merupakan aktivis JIB (Jong Islamieten Bond). Mereka saling berargumentasi dalam sebuah forum pertemuan perkumpulan wanita yang membahas peran perempuan pada tanggal 13 Oktober 1928 (note : berarti waktu itu Soekarno masih beristerikan satu orang yaitu Inggit Garnasih).

Soekarno yang menganut faham nasionalis-sekuler menyatakan bahwa praktek poligami telah menjadikan rendah posisi perempuan. Sementara M Natsir sebagai penganut politik berhaluan Islam memiliki pendapat yang berpihak pada dibolehkannya poligami. Pendapat Natsir ini didukung oleh organisasi perempuan Islam diantaranya Aisyiyah dimana Siti Moentidjah pada Kongres Perempuan Indonesia menyatakan bahwa meskipun organisasi ortonom Muhammadiyah itu tidak menganjurkan poligami namun di waktu yang sama menolak penghapusan pembolehan poligami dalam syariat Islam.

Perjalanan waktu kemudian meninggalkan forum debat tersebut tanpa adanya konklusi atau kesepakatan bersama. Bahkan yang terjadi justru muncul inkonsistensi antara ucapan dan tindakan manakala Soekarno yang awalnya menjadi orang yang getol menolak poligami malah mempraktekkan poligami secara membabi-buta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sementara Mohammad Natsir yang bukan penentang poligami, sampai akhir hayatnya justru setia dengan hanya beristerikan satu orang saja.