“Kalau mau kariermu lancar, jangan cuma kerja keras. Kamu juga harus pintar bermain politik." Kalimat ini sangat familiar kita dengar sehingga banyak orang yang tidak lagi mempertanyakan keabsahannya. Bahkan, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai nasihat bagi karyawan baru. Bekerja dengan baik dianggap belum cukup karena seseorang juga harus pandai mencari dukungan, menjaga hubungan dengan orang yang berpengaruh, memilih kubu yang tepat, bahkan mengetahui kapan harus diam dan kapan harus berbicara.
Dengan terus-menerus mendiamkan budaya ini, lama-kelamaan politik kantor dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Siapa pun yang menolaknya bakal dicap terlalu idealis atau tidak memahami realitas dunia kerja. Namun benarkah kita harus mengikutinya? Apakah organisasi memang harus dipenuhi intrik agar dapat berjalan dengan baik? Atau justru kita telah terbiasa menerima sesuatu yang sebenarnya merupakan penyimpangan? Pertanyaan ini penting diajukan karena ada kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan di mana politik kantor bukan lagi dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan melainkan sebagai budaya yang harus diterima.
Sebenarnya tidak semua aktivitas yang melibatkan ‘pengaruh’ adalah politik kantor. Seorang manajer yang berusaha meyakinkan direksi mengenai pentingnya investasi baru bukan berarti sedang berpolitik. Seorang kepala divisi yang bernegosiasi mengenai pembagian anggaran secara adil juga bukan berarti sedang memainkan politik. Lobi-lobi profesional maupun negosiasi dengan cara yang baik merupakan bagian alami dari sebuah proses pengambilan keputusan dalam organisasi.
Politik kantor muncul ketika daya ‘pengaruh’ itu digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan objektivitas, keadilan, atau kepentingan organisasi secara menyeluruh. Dengan kata lain, fokusnya bergeser, bukan lagi tentang apa yang terbaik bagi perusahaan melainkan apa yang paling menguntungkan saya. Begitu orientasinya berubah, cara-cara yang digunakan pun mulai berubah. Prestasi digantikan pencitraan. Kolaborasi berubah menjadi kompetisi yang tidak sehat. Kepercayaan berganti kecurigaan.
Salah satu aktivitas politik kantor yang cukup membahayakan adalah saat seorang karyawan selalu memuji atasannya di depan umum tetapi diam saja ketika melihat keputusan yang keliru. Seorang manajer sengaja tidak mengundang satu orang rekan kerjanya dalam rapat penting agar informasi tidak sampai kepadanya. Ada pegawai yang membocorkan kesalahan kecil rekannya kepada pimpinan tetapi menyembunyikan kesalahan kelompoknya sendiri. Ada pula yang dengan sengaja menunda persetujuan sebuah pekerjaan agar divisi lain terlihat tidak mampu memenuhi target. Semua tindakan tersebut mungkin saja dianggap tidak melanggar aturan secara tertulis namun telah merusak kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah aset yang jauh lebih ‘mahal’ daripada mesin, gedung, maupun teknologi.
Mengapa Politik Kantor Selalu Tumbuh?
Jawabannya sederhana: karena organisasi memberi insentif terhadap perilaku tersebut. Dalam ilmu perilaku organisasi terdapat prinsip perilaku yang diberi penghargaan akan terus diulang. Apabila promosi lebih banyak diberikan kepada orang yang pandai membangun citra diri daripada orang yang menghasilkan karya terbaiknya maka organisasi sedang mengirim alarm yang sangat jelas. Pesannya bukan tertulis dalam SOP namun semua orang memahaminya. "Yang penting bukan bekerja. Yang penting adalahterlihat bekerja."
Maka ketika persepsi mengalahkan fakta, di sinilah politik kantor menjadi sangat berbahaya. Manusia menjadi cenderung mengambil keputusan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan fakta. Dalam organisasi modern, persepsi dapat dibentuk. Seseorang dapat terlihat produktif tanpa benar-benar produktif. Seorang karyawan dapat terlihat sibuk namun tanpa menghasilkan sesuatu. Sebaliknya, ada orang yang menghasilkan pekerjaan luar biasa namun karena tak pandai ‘menjual diri’, namanya tenggelam begitu saja. Di sinilah muncul fenomena yang sering disebut sebagai ‘visibility bias’. Yang memilih ‘memperlihatkan diri’ dianggap lebih berjasa. Yang memilih ‘diam’ dianggap kurang berkontribusi. Padahal belum tentu demikian. Organisasi yang hanya menghargai apa yang terlihat di depan mata akan kehilangan banyak talenta terbaik yang bekerja tanpa banyak bicara. Orang memilih diam karena takut dipersekusi. Organisasi kemudian kehilangan mekanisme koreksi. Kesalahan-kesalahan baru disadari ketika sudah terlambat.
Politik kantor yang dibiarkan lama-kelamaan berkembang menjadi budaya feodal. Ukuran keberhasilan bukan lagi kualitas gagasan melainkan siapa yang mengucapkannya. Kritik membangun dari bawahan dianggap sebuah pembangkangan. Pandangan dari kelompok tertentu selalu diterima, sementara kelompok lain tidak pernah didengar. Pada titik ini organisasi tidak lagi berpikir rasional. Yang berkembang adalah loyalitas kepada individu, bukan kepada organisasi. Seseorang yang berani mengatakan, "Pak, keputusan ini berisiko tinggi" sesungguhnya lebih loyal dibandingkan orang yang selalu berkata, "Apa pun keputusan Bapak pasti benar."
Beberapa prinsip yang terbukti efektif untuk menghilangkan dampak negatif politik kantor antara lain: (1) Penilaian kinerja berbasis indikator yang terukur, bukan sekadar persepsi; (2) Promosi yang transparan; (3) Budaya umpan balik; (4) Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower); (5) Penghargaan terhadap kolaborasi; (6) Keteladanan kepemimpinan.
Penutup
Jangan menormalisasi politik kantor. Yang seharusnya dinormalisasi adalah budaya kerja yang jujur, adil, transparan, dan menghargai kompetisi secara fair. Organisasi yang sehat bukan dibangun oleh orang-orang yang pandai memainkan politik kantor, melainkan oleh mereka yang memilih jalur integritas.
