Dalam muamalah Islam, underlying asset dapat dipahami sebagai asset fisik seperti barang maupun jasa, manfaat, hak, atau kepentingan ekonomi yang menjadi dasar atau objek suatu transaksi. Keberadaannya penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memiliki substansi ekonomi yang nyata, bukan sekadar pertukaran uang vs uang, apalagi pertukarannya didasarkan semata karena spekulasi atau taruhan.
Perlu dipahami bahwa underlying asset ini tidak selalu berupa benda fisik. Objek transaksi yang digunakan sebagai underlying asset dapat berupa rumah, kendaraan, komoditas, jasa, hak manfaat, atau kepentingan yang diakui secara syariah. Dalam transaksi tertentu objeknya juga dapat berupa kewajiban atau hak keuangan yang sah.
Dalam perspektif syariah, pertanyaan mendasar bukan semata-mata apakah suatu transaksi mempunyai underlying asset, melainkan: (1) apakah objek atau kepentingan yang dipertukarkan benar-benar ada atau dapat diidentifikasi secara memadai?; (2) apakah objek tersebut halal dan memiliki nilai menurut syariah?; (3) apakah para pihak memiliki hak atau kewenangan yang sah atas objek tersebut?; (4) apakah transaksi memiliki tujuan dan substansi ekonomi yang jelas?; (5) apakah cara memperoleh keuntungan bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, maysir, dan gharar?
Landasan Prinsip Syariah
Ada beberapa prinsip utama yang menjelaskan pentingnya objek transaksi dalam muamalah Islam:
(1) Larangan memakan harta secara batil. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29, "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menegaskan bahwa kerelaan para pihak saja tidak otomatis membuat setiap transaksi dibenarkan namun transaksi itu juga harus memenuhi ketentuan syariah.
Underlying asset membantu memperjelas apa yang dipertukarkan, apa hak masing-masing pihak dan atas dasar apa pembayaran atau keuntungan diperoleh. Jika seseorang menerima uang tanpa dasar transaksi atau hak yang sah, perlu diperiksa apakah penerimaan tersebut termasuk cara memperoleh harta yang dibenarkan.
(2) Kewajiban memenuhi akad. QS. Al-Ma'idah ayat 1 memerintahkan agar orang-orang beriman memenuhi akad di mana pemenuhan akad membutuhkan kejelasan mengenai objek, hak, kewajiban, dan konsekuensinya. Dalam akad jual beli, misalnya, harus jelas barang atau manfaat yang diperjualbelikan. Dalam sewa-menyewa harus jelas manfaat yang diberikan dan imbalan yang dibayarkan. Objek yang tidak jelas atau sulit dipindahtangankan dapat menimbulkan perselisihan. Hal ini berkaitan dengan larangan gharar dan maisir. Dalam fikih muamalah, larangan gharar berkaitan dengan ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi sedangkan maisir berkaitan dengan perjudian atau perolehan keuntungan melalui mekanisme untung-untungan. Keberadaan objek transaksi yang jelas dapat membantu mengurangi gharar. Sementara itu, adanya aset atau kepentingan ekonomi yang nyata dapat menjadi salah satu indikator untuk membedakan antara transaksi ekonomi yang halal dan transaksi yang hanya mengandalkan untung-untungan.
Lima Fungsi Penting Underlying Asset dalam Muamalah Islam
Terdapat beberapa fungsi keberadaan underlying asset:
(1) Menegaskan objek dan substansi transaksi. Underlying asset memberikan dasar yang dapat diidentifikasi bagi suatu transaksi. Dalam jual beli, misalnya, terdapat barang yang dipertukarkan dengan harga. Dalam ijarah, terdapat manfaat yang diberikan dengan imbalan uang sewa. Tanpa kejelasan mengenai objek, transaksi berisiko menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian mengenai hak serta kewajiban para pihak.
(2) Menjaga keadilan dan mencegah pengambilan harta secara batil
Adanya objek dan substansi ekonomi membantu menjelaskan alasan seseorang berhak menerima pembayaran. Harga dibayarkan karena ada barang atau manfaat yang diserahkan, sedangkan keuntungan usaha diperoleh melalui mekanisme transaksi atau investasi yang sah. Prinsip ini sejalan dengan larangan memperoleh harta secara batil sesuai QS. An-Nisa ayat 29.
(3) Membantu membedakan aktivitas ekonomi dari perjudian
Transaksi yang bertumpu pada eksistensi nyata dari barang, manfaat, jasa, atau kepentingan ekonomi yang sah berbeda secara substansial dari taruhan yang pembayaran pemenangnya hanya bergantung pada hasil untung-untungan. Namun, keberadaan aset bukan satu-satunya tolok ukur. Perlu dinilai pula apakah transaksi benar-benar melibatkan kegiatan ekonomi yang sah atau justru menggunakan aset sebagai kedok untuk taruhan.
(4) Menghubungkan keuntungan dengan hak, kewajiban, dan risiko
Dalam prinsip muamalah, keuntungan harus memiliki dasar yang dibenarkan. Dalam jual beli, keuntungan berkaitan dengan transaksi barang. Dalam musyarakah atau mudharabah, keuntungan berasal dari kegiatan usaha sesuai ketentuan akad.
(5) Menjadi dasar pembuktian dan penyelesaian sengketa
Kejelasan objek transaksi mempermudah penentuan apa yang harus diserahkan, apa yang menjadi hak pihak lain, dan kapan suatu kewajiban dianggap terpenuhi. Dalam asuransi misalnya, objek yang diasuransikan dan kepentingan yang melekat padanya membantu menentukan kerugian yang relevan ketika klaim diajukan.
Dalam konteks asuransi, underlying asset dapat berupa rumah, kendaraan, mesin, kapal, atau harta lainnya. Namun, yang penting bukan hanya keberadaan bendanya melainkan juga kepentingan yang sah dari pihak yang mengasuransikan terhadap objek tersebut. Contohnya seseorang mengasuransikan rumah tinggal miliknya terhadap risiko kebakaran. Jika kebakaran yang dijamin benar-benar terjadi dan persyaratan polis terpenuhi maka pembayaran klaim harus didasarkan pada kewajiban pertanggungan yang telah disepakati, bukan semata-mata karena premi telah dibayar. Bandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki rumah, tidak mempunyai kepentingan ekonomi yang sah atas rumah tersebut, tetapi membuat taruhan dengan pihak lain bahwa rumah itu akan terbakar. Pembayaran yang timbul dari taruhan seperti ini memiliki karakter yang berbeda dari klaim asuransi dan mengarah pada unsur taruhan atau perjudian. Meskipun demikian, khususnya dalam asuransi syariah, keberadaan objek atau kepentingan yang dilindungi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keseluruhan transaksi telah sesuai syariah. Struktur akad, pengelolaan dana tabarru', mekanisme pembayaran manfaat, serta ketentuan lain yang relevan tetap harus diperiksa.
Penutup
Eksistensi underlying asset dalam muamalah Islam memiliki arti penting karena membantu menghubungkan transaksi dengan objek, manfaat, hak, kewajiban, dan kegiatan ekonomi yang nyata. Hal ini mendukung kejelasan akad, keadilan pertukaran, perlindungan hak para pihak, serta pencegahan transaksi yang bersifat spekulatif atau mengandung maisir. Dengan demikian, underlying asset harus dipandang sebagai salah satu fondasi substantif muamalah agar suatu transaksi dinyatakan halal. Prinsip inilah yang relevan ketika menilai keabsahan jual beli, investasi syariah, sukuk, termasuk aktivitas asuransi baik konvensional maupun syariah.
